Soal & Kunci PTS Administrasi Pajak Kelas 11 Semester 2 ini sangatlah lengkap. Jadi, para guru tidak perlu lagi meragukan pembahasan yang ada pada poin-poin penting tersebut. Maka dari itu, para guru juga akan sangat diuntungkan karena mereka tidak akan perlu lagi bersusah payah untuk mencari mana saja poin-poin penting dari apa yang telah dijelaskan nantinya. Pada saat proses belajar berlangsung. Sebab, pelajaran administrasi pajak ini juga memuat berbagai macam teori dan juga rumus tertentu. Sehingga pada dasarnya perlu pemahaman yang lebih baik lagi. Agar para siswa memang memahaminya dengan sebaik mungkin. Untuk itu hal itu perlu untuk diingat oleh para siswa agar nantinya mereka memiliki daya ingat yang sangat baik menjelang ujian berlangsung. Mereka juga tidak akan melakukan pembelajaran dengan sistem kebut semalam. Justru itu akan membuat ilmu yang didapatkan tidak akan pernah awet.
Pembelajaran yang tentunya optimal pasti didasari dengan pemberian penjelasan yang sangat akurat. Kemudian juga catatan dari poin-poin penting yang ada bisa dipelajari dari latihan soal ini. Sehingga apa yang telah diharapkan oleh guru selama ini akan bisa diperoleh oleh mereka. Maka akan mendapat nilai-nilai yang tinggi. Selain itu pula tidak akan melakukan suatu kecurangan tertentu. Demi untuk memperoleh nilai yang memuaskan. Itu tentu saja tidak bisa dibiarkan. Sebab, mereka adalah generasi penerus bangsa sehingga perlu untuk melakukan segala sesuatunya dengan berasaskan kejujuran. Oleh karena itu, mereka akan terus bersusah payah pada saat mengerjakan ujian. Maka dari itu, para guru perlu membantunya dengan latihan soal ini sejak awal semester. Jadi, mereka akan bisa untuk latihan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, pada saat ujian berlangsung semuanya akan berjalan dengan baik.
Soal dan Jawaban PTS Administrasi Pajak Kelas 11 SMK Semester 2
1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh 21 yang terjadi karena ….
A. Pemotong pajak bisa mengajukan keberatan kepada direktur jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak
B. Setelah tahun takwin berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21
C. Apabila jumlah pajak yang terutang selama setahun lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong
D. Apabila jumlah pajak terutang selama satu tahun lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dipotong
E. Jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun lebih kecil dari pada jumlah PPh pasal 21
2. Berikut yang tidak termasuk pihak pemotong pph pasal 21 yaitu ….
A. Pemberi kerja
B. Bendahara atau pemegang kas
C. Warisan
D. Dana pensiun
E. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
3. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan / jabatan, jasa, dan kegiatan adalah ….
A. Pajak bumi dan bangunan
B. Pajak kekayaan pegawai
C. PPh pasal 21
D. Subjek pajak dalam negeri
E. Subjek pajak luar negeri
4. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dengan pengawas yang secara teratur serta terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung disebut dengan ….
A. Pegawai lepas
B. Pegawai tetap
C. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri
D. Penerima uang pesangon
E. Peserta kegiatan
5. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari ….
A. 180 hari dalam jangka waktu 12 bulan
B. 181 hari dalam jangka waktu 12 bulan
C. 182 hari dalam jangka waktu 12 bulan
D. 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
E. 184 hari dalam jangka waktu 12 bulan
6. Berikut ini yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, yaitu ….
A. Perwakilan diplomatik dan konsulat
B. Peserta lomba
C. Pegawai tetap
D. Tenaga ahli
E. Olahragawan
7. Berikut ini yang bukan termasuk bukan pegawai yang menerima penghasilan sesuai pekerjaan yang dilakukan yaitu ….
A. Penasehat, pelatih, penceramah, dan penyuluh
B. Pemain music, pelawak, penyanyi, sutradara, dan kru film
C. Pengacara, dokter, konsultan, dan notaris
D. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
E. Presiden dan wakil presiden
8. Berikut ini yang bukan merupakan peserta kegiatan yang dikenakan PPh pasal 21 terkait dengan penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan ….
A. Peserta perlombaan
B. Peserta rapat
C. Anggota kepanitiaan
D. Olahragawan
E. Peserta pendidikan atau pelatihan
9. Berikut yang termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu ….
A. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan dan beasiswa
B. Bantuan/sumbangan/hibah
C. Bagian laba anggota perseroan
D. Beasiswa penghasilan
E. Penghasilan yang diterima diperoleh pegawai tetap
10. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu ….
A. Penghasilan yang diterima diperoleh pegawai tetap
B. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
C. Imbalan kepada bukan pegawai
D. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan dan beasiswa
E. Imbalan kepada peserta kegiatan
11. Besarnya biaya jabatan yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap , ditetapkan sebesar ….
A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 5%
E. 6%
12. Besarnya biaya jabatan setinggi-tingginya … setahun.
A. Rp 4.000.000,00
B. Rp 5.000.000,00
C. Rp 6.000.000,00
D. Rp 7.000.000,00
E. Rp 8.000.000,00
13. Besarnya biaya pensiun yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya ….
A. Rp 2.100.000,00
B. Rp 2.200.000,00
C. Rp 2.300.000,00
D. Rp 2.400.000,00
E. Rp 2.500.000,00
14. Berikut ini merupakan lapisan tarif wajib pajak orang pribadi penghasilan kena pajak di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 yaitu….
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
E. 25%
15. Berikut ini merupakan lapisan tarif wajib pajak orang pribadi penghasilan kena pajak di atas Rp 500.000.000,00 yaitu….
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
E. 30%
16. Besarnya penghasilan seorang wajib pajak yang tidak dapat dibebani oleh pajak, sedangkan kelebihan atas penghasilan tersebut yang kemudian dikenai pajak disebut dengan ….
A. PTKP
B. PKP
C. Tarif pajak
D. SPT
E. PPh pasal 21
17. Tn. Gunawan sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Penghasilan per bulan Rp 5.000.000,00. Bersarnya PTKP sesuai PTKP tahun 2020 adalah ….
A. Rp 54.000.000,00
B. Rp 58.500.000,00
C. Rp 63.000.000,00
D. Rp 67.500.000,00
E. Rp 72.000.000,00
18. Tn. Adi status belum menikah. Penghasilan per bulan Rp 15.000.000,00. Besarnya PTKP Tn. Adi yaitu ….
A. Rp 54.000.000,00
B. Rp 58.500.000,00
C. Rp 63.000.000,00
D. Rp 67.500.000,00
E. Rp 72.000.000,00
19. Tn. Abimanyu status menikah dan memiliki 4 orang anak. Besarnya PTKP Tn Abimanyu yaitu ….
A. Rp 54.000.000,00
B. Rp 58.500.000,00
C. Rp 63.000.000,00
D. Rp 67.500.000,00
E. Rp 72.000.000,00
20. Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan disebut ….
A. Upah mingguan
B. Upah satuan
C. Upah borongan
D. Imbalan kepada bukan pegawai
E. Imbalan kepada peserta kegiatan
21. Penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun serta iuran tabungan hari tua disebut dengan ….
A. Penghasilan
B. Penghasilan bruto
C. Penghasilan neto
D. PTKP
E. PKP
22. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan kewajibannya kepada kantor pelayanan pajak (KPP). Pelaporan tersebut berbentuk ….
A. SSP
B. SPT
C. SKP
D. STP
E. SKPLB
23. Berikut ini yang termasuk petunjuk umum pengisian SPT masa PPh pasal 21 yaitu ….
A. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP
B. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 final
C. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 tidak final
D. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun
E. Kolom identitas wajib diisi oleh pemotong atau kuasa secara lengkap dan benar
24. Berikut ini yang termasuk petunjuk khusus pengisian SPT masa PPh pasal 21 yaitu ….
A. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut
B. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio
C. Pengisian SPT dilakukan dengan huruf cetak
D. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP
E. Kolom identitas wajib diisi oleh pemotong atau kuasa secara lengkap dan benar
25. Formulir yang merupakan daftar pemotong PPh pasal 21 pegawai tetap/ penerima pensiun adalah ….
A. 1721 – A1
B. 1721 – V
C. 1721 – II
D. 1721 – IV
E. 1721 – I
26. Formulir yang merupakan daftar surat setoran pajak (SSP) dan/atau bukti pemindahbukuan untuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu ….
A. 1721 – A1
B. 1721 – V
C. 1721 – II
D. 1721 – IV
E. 1721 – I
27. Formulir yang digunakan sebagai daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) dan/atau pasal 26 yaitu ….
A. 1721 – A1
B. 1721 – V
C. 1721 – II
D. 1721 – IV
E. 1721 – I
28. Formulir yang digunakan sebagai bukti pemotong pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala yaitu ….
A. 1721 – A1
B. 1721 – V
C. 1721 – II
D. 1721 – IV
E. 1721 – VIII
29. Sebagai surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang, merupakan fungsi dari ….
A. SSP
B. SPT
C. SKP
D. STP
E. SKPLB
30. Surat setoran pajak pada dasarnya memiliki bentuk yang sama pada setiap lembarnya, ada berapa lembar yang digunakan ….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
31. Memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Merupakan petunjuk pengisian SSP pada bagian ….
A. Kode pajak dan jenis pajak
B. Uraian pembayaran
C. Data diri wajib pajak
D. Masa pajak
E. Nomor ketetapan
32. Kegunaan lembar pertama dari SSP yaitu ….
A. Untuk arsip dari wajib pajak sendiri
B. Untuk kantor pelayanan pajak (KPP) melalui KPPN
C. Untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP)
D. Untuk bank persepsi, kantor pos dan giro
E. Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain
33. Bagian SSP yang diisi sesuai dengan tahun pajak setoran yang dimaksud atau tahun terutang pajak, merupakan petunjukpengisian SSP pada bagian ….
A. Kode pajak dan jenis pajak
B. Bagian tahun pajak
C. Data diri wajib pajak
D. Masa pajak
E. Nomor ketetapan
34. Kegunaan lembar ketiga dari SSP yaitu ….
A. Untuk arsip dari wajib pajak sendiri
B. Untuk kantor pelayanan pajak (KPP) melalui KPPN
C. Untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP)
D. Untuk bank persepsi, kantor pos dan giro
E. Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain
35. Pengisian NPWP, nama wajib pajak dan juga alamat, merupakan petunjuk pengisian SSP pada bagian ….
A. Kode pajak dan jenis pajak
B. Uraian pembayaran
C. Data diri wajib pajak
D. Masa pajak
E. Nomor ketetapan
Sumber gambar: pexels free images