Aktivitas ekonomi memerlukan adanya campur tangan pemerintah agar tercipta perekonomian lebih baik. Pemerintah bertugas mengawasi, mengatur, serta membuat regulasi dalam perekonomian.
Oleh karena itu, kali ini akan dibahas secara tuntas tentang bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah. Yuk, simak ulasannya di bawah ini.
Pembagian Ilmu Ekonomi
Sebelum membahas lebih jauh terkait regulasi ekonomi, maka akan Ilmu ekonomi terdiri dari dua jenis, yakni ekonomi mikro dan makro.
- Ekonomi Mikro
Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian di sektor kecil, misalnya rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produksi. Â Lingkup ini akan fokus membahas tiga masalah utama yakni what, for whom, serta who.
Baca Juga : Materi Perilaku Konsumen dan Produsen
Ekonomi mikro memiliki ruang lingkup, diantaranya adalah
- Struktur serta keseimbangan pasar
- Permintaan akan input
- Perilaku konsumen dan produsen
- Pasar
- Biaya, pemasukan, dan laba
- Mekanisme harga
- Distribusi pendapatan
- Ekonomi Makro
Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi secara agregat serta dapat menunjukkan hubungan kausal maupun fungsional. Ruang lingkup makro meliputi :
- Kebijakan fiskal dan moneter
- Pasar tenaga kerja
- Pendapatan nasional
- Pasar uang
- Perekonomian dua dan tiga sektor
- Perdagangan internasional
- Inflasi
- Pembangunan ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi
- Pengangguran
Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Dalam perekonomian, pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dalam mengatasi masalah pada ruang lingkup makro. Beberapa masalah yang perlu campur tangan pihak berwenang adalah
- Pertumbuhan ekonomi
- Pengangguran dan inflasi
- Ketidakstabilan perekonomian
- Neraca pembayaran dan perdagangan
Tujuan pokok dari pembuatan regulasi tersebut yaitu :
- Meningkatkan lapangan pekerjaan
- Meningkatkan kualitas produksi
- Menjaga perekonomian tetap stabil
- Meningkatkan pendapatan nasional
- Membuat neraca pembayaran seimbang
- Mengurangi tingkat inflasi
- Meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi
Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintah
1. Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal merupakan wewenang pemerintahan dalam mengendalikan perekonomian melalui upaya menambah atau mengurangi penerimaan maupun anggaran belanja negara. Tujuannya agar menurunkan angka pengangguran, mencapai perekonomian yang stabil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat inflasi yang disebabkan oleh peningkatan harga barang.
2. Jenis kebijakan fiskal
Mengatur perekonomian secara fiskal dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu :
Berdasarkan teori
- Fungsional
Tingkat pendapatan nasional bisa mempengaruhi keputusan pengeluaran anggaran serta regulasi terkait kesempatan kerja.
- Disengaja
Langkah mengatasi masalah perekonomian dilakukan melalui cara memanipulasi APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) melalui pengubahan pengeluaran maupun penerimaan negara.
- Tidak disengaja
Cara tidak disengaja dilakukan dengan menambah sekaligus mengurangi aktivitas jual beli agar kecepatan siklus bisnis tidak fluktuatif.
Bedasarkan jumlah penerimaan atau pengeluaran
- Seimbang
Pemerintah menyelesaikan masalah melalui cara menyamakan jumlah penerimaan sekaligus APBN.
- Surplus
Pada model surplus, jumlah pendapatan lebih tinggi dibandingkan APBN. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi inflasi.
- Defisit
Berbanding terbalik dengan surplus, defisit artinya mengatur total pendapatan lebih rendah dari pengeluaran. Defisit efektif dalam mengatasi deflasi.
- Dinamis
Model dinamis memiliki kesamaan dengan cara seimbang namun terdapat penambahan jumlah pendapatan ataupun pengeluaran seiring berjalannya waktu.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Terdapat dua macam instrumen yaitu :
1. Pajak
Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pembagunan.
2. APBN
APBN merupakan anggaran pengeluaran dengan berbagai jenis, misalnya untuk membiayai operasional pemerintah maupun pembangunan infrastruktur.
3. Kebijakan moneter
Kebijakan moneter merupakan alat untuk mengatur perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang beredar. Otoritasi diberikan kepada bank sentral, apabila di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia.
Instrumen Kebijakan Moneter
Instrumen moneter terdiri dari :
1. Operasi pasar terbuka
Instrumen operasi pasar terbuka memungkinkan bank sentral mengatur jumlah uang beredar melalui upaya menjual atau membeli surat berharga BI. Membeli surat berharga untuk menambah peredaran uang, sedangkan menjual surat berharga BI untuk mengurangi.
2. Giro Wajib Minimum (GWM)
Ketika ingin mengurangi peredaran uang, bank sentral akan menaikkan tingkat giro wajib minimum, sedangkan apabila ingin menambah peredaran uang, giro wajib minimum akan dikurangi.
3. Tingkat suku bunga
Tingkat suku bunga dapat dipengaruhi oleh tingkat diskonto. Diskonto ialah suku bunga yang dibebankan kepada bank komersial pada pinjaman jangka pendek. Semakin tinggi suku bunga maka berkuranglah peredaran uang karena terdapat biaya pinjaman turut meningkat lalu menyebabkan nasabah enggan meminjam.
- Kebijakan segi penawaran
Segi penawaran ialah langkah dalam mengatasi masalah dengan cara mendorong efisiensi perusahan agar dapat menawarkan produk lebih murah namun tetap berkualitas.
Instrumen Regulasi Segi Penawaran
Ada beberapa langkah agar regulasi dapat terlaksana, yaitu :
1. Privatisasi
Privatisasi pada perusahaan bertujuan menambah persaingan sekaligus mengindari kegiatan monopoli.
2. Deregulasi
Deregulasi merupakan pengurangan maupun penghapusan wewenang pemerintah dalam suatu industri.
3.Bantuan
Bantuan dari pihak berwenang diberikan berupa subsidi, hibah, maupun pengurangan pajak. Tujuannya untuk mendorong perusahaan memproduksi barang dengan kualitas lebih baik.
4. Pendidikan atau pelatihan
Pendidikan atau pelatihan dapat meningkatkan produtivitas tenaga kerja lalu berpengaruh terhadap kualitas produk perusahaan.
5. Riset serta pengembangan
Pemerintah akan mendorong perusahan melakukan penawaran kredit pajak untuk riset atau pengembangan. Cara ini bertujuan mendorong peningkatan inovasi teknologi, karena teknologi dapat meningkatkan jumlah output serta mengurangi biaya produksi.
Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dengan tujuan agar perekonomian tetap stabil. Beberapa langkah diatas bahkan bisa dilakukan bersamaan apabila kondisi memungkinkan. Semoga artikel ini bermanfaat!